Dirjen Dilarang, Menteri kok Malah Rangkap Jabatan?

Para pejabat eselon I   di Departemen Keuangan akan  melepas rangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Alasannya: reformasi birokrasi dan menghindari konflik kepentingan.

Dirjen Pajak Darmin Nasution, yang baru beberapa hari menjadi Komisaris Utama  Bursa Efek Indonesia (BEI)  mempelopori  kebijakan  tersebut. Langkah Darmin diikuti para koleganya.  Seperti dilaporkan  Bisnis Indonesia,  Kamis (12/6),  Dirjen  Anggaran Achmad Rochjadi  mengaku akan mundur  dari jabatan  Komisaris Pertamina.

Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriyadi mengungkapkan   sudah mundur dari jabatan  Komisaris Krakatau Steel sejak 1 Juni 2008. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu   berjanji segera mengajukan  pengunduran diri sebagai komisaris  melalui RUPS PT Telkom Tbk.

Dirjen  Perbendaharaan Negara  Herry Purnomo menyatakan mundur  dari jabatan komisaris  PT Pos Indonesia. Demikian pula Dirjen  Perimbangan Keuangan Mardiasmo  menyatakan akan  mundur   dari posisi Komisaris Utama PT Jasa Raharja.  

Pernyataan senada juga dikemukakan  Dirjen Kekayaan Negara  Hadiyanto yang menjabat Komisaris Utama  PT Garuda Indonesia dan Komisaris Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

Langkah  para pejabat eselon I Departemen Keuangan tersebut   mendahului kebijakan resmi tentang aturan rangkap jabatan, yang tengah  digarap Departemen  Keuangan dan Kementerian BUMN, dan rencananya akan dikeluarkan bulan ini.  

Lain Dirjen, lain pula menterinya. Setelah  pos Menko Perekonomian ditinggal   Boediono, yang kini  menjabat Gubernur Bank Indonesia,   pemerintah  akan menunjuk salah seorang menteri di jajaran Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu  sebagai Menko Perekonomian ad interim.

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani santer disebut sebagai calon kuat untuk posisi itu. Apalagi selama ini Sri Mulyani terkesan   sangat mendominasi   koordinasi di bidang perekonomian.

Anggota  Komisi XI DPR Dradjad WIbowo berpendapat, bila  Sri Mulyani menerima jabatan baru sebagai   Menko Perekonomian, berarti Menteri Keuangan  juga melakukan praktek rangkap jabatan.

“Jelas rangkap jabatan. Wong PR (pekerjaan rumah)  di Depkeu banyak yang kedodoran, kalau merangkap apa tidak makin banyak PR implementasi kebijakan  yang terbengkalai? Tapi silakan saja sih  jabatan tersebut dirangkap karena ini semakin  mempertegas  kegagalan  pemerintah Yudhoyono di bidang ekonomi,” Dradjad menjelaskan, seperti dikutip Bisnis Indonesia, Jumat (13/6).  

Berbeda dengan Dradjad, Anggota  DPR Harry Azhar Azis menilai Menteri Keuangan  tidak terjebak pada praktek  rangkap jabatan yang memiliki konflik kepentingan selama  posisi Menko Perekonomian  yang akan dia emban   bersifat ad interim.

Entah siapa yang benar, yang pasti   pemerintah harus  terbuka  menjelaskan masalah   rangkap jabatan  tersebut.  Demikian pula dengan istilah ad interim, perlu dijelaskan   kepada publik dari segi tata negara.

Sebab, selama ini  publik tahunya  jabatan ad interim hanya disandang seorang  menteri untuk merangkap jabatan dalam waktu singkat. Misalnya,  bila  seorang menteri bertugas  ke luar negeri,  maka  presiden menunjuk salah seorang menteri  menjadi menteri ad interim  hingga pejabat bersangkutan kembali dari lawatannya.   

Sementara, bila jadi dirangkap Menteri Keuangan, posisi Menko Perekonomian ad interim  akan dipertahankan  hingga  masa kerja kabinet berakhir tahun depan. Ini  yang  perlu dijelaskan kepada publik agar  tidak terjadi salah persepsi mengenai  rangkap jabatan di  kabinet.

 

 

Setengah Triliun buat “BLT” Mahasiswa Miskin

Sejak pertama kali  diberitakan, rencana pemerintah  memberi Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM), yang  kerap dianggap  sebagai “BLT” (Bantuan Langsung Tunai) untuk mahasiswa miskin,  menimbulkan pro-kontra.

Para aktivis  menyatakan  menolak “BLT” tersebut karena dianggap  sebagai upaya    pemerintah   membungkam  protes mahasiswa   atas kenaikan harga BBM.

Sementara para pejabat membantah habis-habisan tudingan tersebut.   Dalam satu  program berita di tv swasta,   Mendiknas Bambang Sudibyo  menyatakan BKM itu  untuk menekan angka drop out (DO).  Sedangkan pejabat lainnya  ada yang menyatakan BKM sama seperti beasiswa, dan tidak ada hubungannya dengan pembungkaman gerakan mahasiswa.

Selama berhari-hari  media terus memberitakan   pro-kontra  tersebut.   Tak ada informasi  tentang jumlah dan sumber dananya,  serta siapa saja   yang berhak menerima “BLT” tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut  kini  terjawab  sudah. Kompas, Sabtu (31/5),  mewartakan   soal dana tersebut berikut calon penerimanya. Disebutkan bahwa   pemerintah dalam APBN  2008   menyediakan  dana Rp 501,7 miliar   untuk program itu.  Rencananya, jumlah dana akan ditambah menjadi  Rp 675,2 miliar pada 2009.

Yang akan mendapat “BLT” adalah mahasiswa miskin  yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi agama.  Mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS)  tak masuk dalam program tersebut.

“Dalam APBN 2008 sudah dialokasikan. Jadi bukan program  dadakan,  bukan untuk menyogok demonstrasi.   Memang sudah  dialokasikan,” kata  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

Paskah menjelaskan, dana  sebesar Rp 501,7 miliar akan diberikan kepada 165.100 mahasiswa miskin  di PTN (Rp 443 miliar) dan 48.900  mahasiswa  miskin di perguruan tinggi agama (Rp 58,7 miliar). 

Meski sudah ada kejelasan mengenai jumlah dan sumber dananya, namun  informasi itu  masih belum “memuaskan” karena menyisakan  beberapa pertanyaan.  Antara lain,  kenapa  mahasiswa PTS   tidak dilibatkan? Bukankah mahasiswa miskin  ada juga yang kuliah  di PTS? Pemerintah perlu menjelaskan hal ini dengan sebaik-baiknya guna menghindari kesan pilih kasih. 

Pertanyaan lain yang lebih penting,  kapan pemerintah bisa melaksanakan amanat konstitusi  untuk mengalokasikan   20% dana APBN untuk pendidikan?  

Ada Carrefour di Alfa Supermarket

Ketika akan membayar di kasir saat berbelanja di  Alfa Supermarket Meruya, Jakarta Barat, saya teringat kalau   pemantik api  sudah habis. Untung di dekat meja kasir barang tersebut tersedia. 

Saat memilih  pemantik api, ada satu hal  yang mengganjal  di benak saya. Bukan masalah model atau harga. Tapi  salah satu  pemantik api yang dipajang  menggunakan logo Carrefour. “Kenapa pula  barang Carrefour dijual di Alfa?”

Saya tak sempat bertanya ke  kasir    karena terlihat dia cukup sibuk. Pertanyaan itu  baru terjawab setelah membaca Kontan, Sabtu (17/5).    

Ternyata raksasa retail dari Perancis tersebut  telah menguasai 75% saham  PT Alfa Retailindo. Mulai pekan ini,  manajemen baru  mengubah nama  Alfa menjadi Carrefour.  Ada 29 gerai Alfa yang akan menyandang nama baru.  Rencananya, proses ganti nama itu akan tuntas sebelum Hari Raya  Idul Fitri, Oktober nanti.

Tapi tidak semua   gerai Alfa akan menyandang nama Carrefour. Hanya gerai seluas  lebih dari 3.500 meter  persegi yang menggunakan nama Carrefour.  Sedangkan  gerai yang luasnya   di bawah  ukuran itu  namanya Carrefour Express.

Proses ganti nama itu sudah  dilakukan di dua gerai eks Alfa Supermarket.    Satu berada  di  bekas  Alfa di kawasan Panjang Jiwo,  Surabaya, dan satu lagi  di Taman Harapan Indah, Bekasi. 

Penampilan Alfa Supermarket di Komplek  Taman Harapan Indah, Bekasi,  telah berubah. Warna  biru tua  yang sebelumnya mendominasi   penampilan   gedung supermarket tersebut  kini sudah berganti  menjadi warna kuning cerah. Papan nama besar Alfa pun sudah diturunkan.  Sebagai gantinya,  bertengger papan nama Carrefour. 

Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah nasib gerai Alfamart. Apakah akan menjadi Carrefour Express, atau menyandang nama lain?  

Bersuara di Bulan Mei

Momen Kebangkitan Nasional ternyata   banyak dimanfaatkan para  tokoh, umumnya mantan pejabat, untuk kembali bersuara.  Mereka yang telah lama  menghilang,  tak pernah tampil di tv atau  bicara di forum-forum diskusi,  kembali  muncul dan bicara di mana-mana.

Panggung diskusi  dan talk show pun kembali marak.    Pekan ini saja misalnya,   kita bisa menyaksikan  kembali tampilnya  mantan Presiden BJ Habibie dalam acara  Today’s Dialogue di Metro TV.

Dalam acara yang dipandu Meuthia Hafid itu  Habibie  menjadi panelis bersama  Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan mantan Ketua MPR Amien Rais. Sedangkan  mantan Menko  Perekonomian Kwik Kian Gie dan mantan Kepala BIN Hendro Priyono menjadi pembahas.

Sebagai mantan presiden, Habibie tampak makin bijak. Dia tidak asal  serang dan kritik berbagai kebijakan pemerintah, seperti rencana menaikkan BBM dan penjualan BUMN. Dia juga  tidak marah dan hanya   tertawa ketika  Jusuf Kalla  mengutip “lagu  Arab” (maksudnya  qasidah/marawis) yang  syairnya memakai kata habibi (Arab: kekasih).

Berbeda dengan Habibie,  Amien Rais nampak agresif sekali menyerang kebijakan  pemerintah.  Yang dia kecam, antara lain mental inlander yang tunduk pada  negara besar,  rencana   penjualan BUMN yang  menguntungkan,  dan  rencana kenaikan BBM. 

Lidahnya masih setajam dulu saat menggulirkan  reformasi untuk  menggulingkan Soeharto. Apalagi dia baru saja  meluncurkan buku berjudul Selamatkan Indonesia, yang isinya banyak memuat kritik terhadap jalannya pemerintahan saat ini maupun  yang terdahulu.     

Entah karena  kesal terhadap kritik Amien, atau karena  merasa  sebagai  saudagar  lebih mengerti masalah ekonomi, Jusuf Kalla  tak bisa menyembunyikan kegusarannya. “Anda tidak mengerti apa-apa   soal ekonomi global,” katanya. 

Tak mau kalah, Amien balas menjawab, “Anda yang tidak  tahu apa-apa!”

Untungnya, saling   tuding itu  tak berlanjut. Meski  banyak melontarkan kritik, Amien juga  secara fair mengakui keberhasilan pemerintah  dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

Pemirsa  masih bisa menyaksikan debat yang panas tersebut pekan depan, karena Metro TV akan menyiarkan lanjutannya  dengan menghadirkan nara sumber yang sama.

Setelah  meluncurkan buku  dan  tampil di Today’s Dialogue,    Amien Rais kembali  bersuara  di dua forum, yakni   peluncuran buku  karya  mantan Anggota DPR Haryanto Taslam, yang berjudul 40 Hari Digenggam  Kekuasaan, serta  konferensi internasional bertema Kemerdekaan  dan Hak Bangsa Palestina untuk Kembali serta 60 Tahun  Pembasmian Etnis. 

Dalam peluncuran bukunya Haryanto Taslam, Amien kembali  bicara keras soal mental inlander.  Menurut dia,   ada beberapa kriteria bagi calon  presiden (capres) mendatang.  Antara lain,   figur  yang  maju sebagai capres harus  mampu mengucapkan   selamat tinggal pada  mentalitas   anak jajahan (inlander).

“Artinya pemimpin    itu adalah sosok  yang   betul-betul  mandiri.  Dia harus yakin  bahwa bangsa ini  bisa maju    tanpa bergantung  dari bangsa lain,” katanya  seperti dikutip Republika, Kamis (15/5).

Saat menjadi pembicara utama dalam konferensi tentang Palestina, Amien, seperti ditulis Kompas, Kamis (15/5),  menyatakan konflik Palestina dan Israel bukanlah konflik berdasarkan agama, melainkan konflik  politik, ekonomi, kemanusiaan, hukum,  nasionalisme,  dan keserakahan manusia.

“Saya 100 persen  mendukung   pendapat  itu,” ucapnya.

Menurut  dia,  pemerintah Indonesia tidak serius memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Contohnya, di media  menyatakan mendukung secara penuh,  tapi di lain pihak   para elite politik  memandangnya secara subyektif.

“Di satu sisi kita  membela Palestina, tetapi di sisi lain  kita juga tidak tahan  dengan lirikan mata    dari George W Bush,” katanya  disambut gelak tawa hadirin.

 Amien Rais memang   pembuat berita yang komentarnya pedas dan  kerap membuat merah kuping  pendengarnya. Di beberapa koran, bisa dibaca komentar para pendukung  SBY dan Jusuf Kalla atas  kritik pedas Amien terhadap bos mereka. Umumnya berupa kecaman, seperti “tidak elegan”, “kampungan”, dan “seperti tokoh LSM”.

Kritik Amien nampaknya masih akan berlanjut mengingat masih ada dua “panggung” yang  akan terjadi dalam waktu dekat. Yakni, peringatan Kebangkitan Nasional (20 Mei), dan   kenaikan harga BBM (akhir Mei/awal Juni). 

Adakah kritik terbaru yang akan dia lontarkan?

Antisipasi Kenaikan Harga BBM

Langkah  apa yang Anda lakukan setelah kenaikan harga BBM nanti? Berhemat,   mencari tambahan penghasilan, atau   berhutang?

Pertanyaan  di atas saya kutip  dari sebuah  talk show di satu radio  swasta di Jakarta. Karena mendengarnya sambil lalu,  saya  tidak ingat    apa solusi   yang ditawarkan  si  nara sumber  talk show tersebut.

Secara  pribadi, saya tak suka berhutang. Jadi, kalau disuruh memilih,  berhemat dan mencari tambahan penghasilan adalah  langkah yang akan saya tempuh. Bagaimana dengan Anda? 

 

Awal Juni, Maksimal 30%

Kenaikan harga BBM kembali menjadi headlines di halaman 1 sejumlah surat kabar edisi Rabu (7/5). Kali ini judul-judul  headlines tersebut sudah mengarah pada  waktu dan persentase kenaikan tersebut. 

Berikut ini beberapa judul headlines tersebut. Koran Tempo: “Harga BBM  Naik Maksimal 30 Persen”; Kompas: “Pemerintah  Salurkan BLT Plus, Waktu Kenaikan   Harga BBM   Sekitar   Awal Juni  2008”; Rakyat Merdeka: “Harga BBM    Bergerak Mahasiswa  Juga Bergerak”;  Investor Daily: “Diperkirakan   Pekan Depan  Harga BBM   Naik 30%”.

Pikiran Rakyat: “Harga BBM Naik 30%”;  Bisnis Indonesia:  3 Pekan lagi harga  BBM dinaikkan”;   Kontan: ” Harga BBM   Berpacu dengan Harga Barang”.

Dari judul-judul headlines tersebut terlihat ada beberapa koran yang mencantumkan angka 30%.  Sebenarnya pemerintah  menyiapkan   tiga pilihan   kenaikan  harga  rata-rata BBM  bersubsidi, yaitu  20%,  25%, dan 30%.    

Angka 30% tersebut merupakan angka maksimal, sebagaimana judul headlines Koran Tempo. Jadi, jika  pemerintah memutuskan kenaikan BBM bersubsidi sebesar 30%, maka harga premium dan solar, masing-masing menjadi Rp 5.850  dan Rp 5.590. Saat ini harga premium Rp 4.500, sedangkan solar Rp 4.300.

Sementara menyangkut waktu pemberlakuan kenaikan tersebut,  terjadi beda interpretasi antara satu koran dengan yang lainnya.  Kompas  menulis “Sekitar Awal Juni  2008”;  Investor Daily: “Diperkirakan Pekan Depan”;  dan Bisnis Indonesia: “3 Pekan lagi”.

Bisa dimaklumi jika terjadi beda interpretasi karena pemerintah baru akan mengumumkan  kenaikan tersebut setelah  menetapkan  jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Opsi kenaikan harga BBM   akan diambil setelah   kebutuhan BLT diketahui, yang diperkirakan  Rp 2 triliun per bulan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip Bisnis Indonesia, Rabu (7/5).

Mana yang benar, awal Juni, pekan depan, atau tiga  pekan lagi? 

Banyak yang memperkirakan  kenaikan itu diumumkan pada awal Juni. Sebab pada saat itu  PNS, anggota TNI/Polri, dan  karyawan swasta  baru saja gajian. Jadi  kantongnya  sudah terisi dan “cukup lega” menerima  pil pahit berupa kenaikan harga BBM.   Wallahua’lam.

Pangeran Antasari di Lembar Rp 2.000

Bank Indonesia berencana menerbitkan uang kertas pecahan Rp 2.000 pada akhir 2008. Sebagaimana uang kertas lainnya yang menampilkan gambar pahlawan nasional,  untuk pecahan Rp 2.000  akan menampilkan gambar Pangeran Antasari, pahlawan nasional dari  Kalimantan Selatan.

“Pencetakan mata uang  bergambar Pangeran Antasari   dalam bentuk pecahan Rp 2.000-an itu insya Allah   pada akhir 2008 ini,” kata Sarwanto, Deputi Pemimpin BI Banjarmasin,  seperti dikutip Antara,  Rabu (16/4).

Menurut dia,   pencetakan mata uang  bergambar pahlawan nasional dari Kerajaan Banjar itu     masih dalam tahap perencanaan   dengan  penuh kehati-hatian   serta  berdasarkan    pertimbangan yang tinggi.

Bank sentral, dia menambahkan,  sangat hati-hati dan penuh pertimbangan  dalam mencetak mata uang bergambar pahlawan nasional.

“Jika salah gambar, BI  akan mendapat kecaman dari banyak pihak, khususnya masyarakat   yang mengetahui sejarah   serta raut muka   Pangeran Antasari tersebut,” katanya.

Uang kertas  terakhir  yang dikeluarkan bank sentral adalah pecahan    Rp 10.000.  Mata uang yang dikeluarkan pada  2005 itu  menampilkan gambar pahlawan nasional dari Palembang, Sultan Mahmud Badarudin.

Satu Lagi (yang Memalukan) dari Senayan

Sebenarnya  tak ada  yang  baru di Senayan.  Tak ada bangunan baru. Tak  ada pula  event baru, entah itu  olahraga atau pameran.  Tapi,  dari gedung tempat    berkantornya    para wakil rakyat di Senayan,  ada lagi satu berita  memalukan menyangkut   perilaku  anggota  Dewan yang Terhormat.

Rabu (9/4) dinihari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menangkap basah seorang  anggota Komisi IV DPR,  Al Amin Nur Nasution,    beserta barang bukti uang Rp 71 juta.  Detikcom, Rabu (9/4) melaporkan,  suami penyanyi dangdut Kristina itu ditangkap di Hotel Ritz Carlton atas dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi hutan lindung di Riau.  Selain Amin, turut ditangkap  Sekda Kabupaten Bintan Azirwan, sopir  Azirwan,  sekretaris Al Amin, dan seorang wanita.  

Amin masih diperiksa di KPK dan belum dijadikan tersangka.  Menurut Detikcom,    kasus ini  sudah diperiksa KPK sejak  enam bulan lalu.  Disebutkan  pula  bahwa   anggota  Dewan dari Fraksi PPP itu dijanjikan  Rp  3 miliar.  Entah sudah berapa   rupiah yang masuk ke kantungnya?  

Berbagai pihak  turut berkomentar atas kasus ini.  Pimpinan Komisi IV  menyatakan, Amin tidak menjalankan tugas dari komisi.  Petinggi Partai Persatuan Pembangunan menegaskan, tidak  ada penugasan bagi Amin untuk setor ke partai.  Sementara  Bos KNPI menjelaskan,    Amin terancam dicopot dari posisi Bendahara Umum DPP KNPI jika  terbukti  bersalah.

Kasus ini makin menambah keyakinan  masyarakat  akan “permainan uang” di  DPR, seperti yang didendangkan Slank dalam lagunya Gosip Jalanan. Sebelumnya,  anggota Dewan    diberitakan  menerima aliran dana  dari BI.  Ada yang menyangkut pembahasan  amandemen UU BI, ada pula  yang berkaitan dengan kunjungan ke luar negeri.  Hampir  semua yang  namanya dilaporkan menerima   uang dari BI  membantah tuduhan tersebut.  Meskipun  ada yang sudah  diperiksa KPK, tapi tak seorang pun yang ditahan.  

Penangkapan Amin diharapkan bisa menjadi shock teraphy  bagi anggota Dewan lainnya untuk tidak lagi “bermain fulus”,  entah  itu berupa  suap, gratifikasi,  “uang setoran”, atau pemberian  ilegal lainnya.  

Apa yang dilakukan KPK  dengan menangkap basah  seorang anggota  DPR berikut barang buktinya  perlu diberi apresiasi khusus.  Sebab, untuk pertama kali   dalam sejarah berdirinya KPK, ada  seorang  anggota DPR yang ditangkap.  Ini membuktikan bahwa pimpinan KPK, yang dipilih DPR,  bisa bersikap tegas  terhadap anggota  lembaga tinggi negara yang telah memilih mereka. 

Namun KPK jangan dulu berpuas diri.  Sebab,  koruptor yang lihai akan terus mencari modus baru yang lebih  canggih, yang bisa mengelabui  para pemburu koruptor.  KPK jangan kalah lihai, dan harus punya  jurus  lebih jitu untuk  membekuk koruptor.  Masyarakat terus  menantikan “Satu lagi  (aksi)  dari KPK”! 

Siapa Mau Jadi Menko Perekonomian?

Bila   pekan depan Boediono  terpilih  sebagai Gubernur Bank Indonesia,   akan  ada satu   jabatan di kabinet  yang perlu dicari penggantinya.  Kursi Menko Perekonomian    yang dia tinggalkan  harus segera diisi agar koordinasi Tim Ekonomi   tetap berjalan baik. Siapa figur yang tepat  untuk posisi itu?

Selama ini berkembang  beberapa  wacana  mengenai pengganti Boediono.  Pertama,  Menko Perekonomian dirangkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.   Kedua,  Menko Perekonomian dirangkap oleh Wakil Presiden. 

Wacana pertama bisa dianggap “layu sebelum berkembang”. Sebab Presiden, seperti dikutip Detik.com, Kamis (3/4),  telah   menegaskan bahwa tidak ada pergeseran   posisi Menteri Keuangan.  Dengan demikian, Sri Mulyani   tetap menjalankan tugasnya   sebagai Menteri Keuangan hingga 2009.

Sementara wacana kedua     diusulkan oleh  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Belakangan,  Fraksi PDI Perjuangan, sebagaimana dinyatakan ketua fraksinya, Tjahjo  Kumolo, berpendapat  yang  sama.  Bila tidak dirangkap Wakil Presiden, mereka mengusulkan posisi itu dirangkap oleh Presiden.  Sejauh ini belum ada  tanggapan resmi dari  pemerintah atas usul tersebut.

Mengingat  Boediono seorang teknokrat nonpartisan,  sebaiknya figur penggantinya juga dari kalangan teknokrat, yang tidak berafiliasi pada  partai politik mana pun. Apalagi partai-partai politik, sebagaimana ditulis   Republika, Kamis (3/5), tidak  berminat  atas  jabatan tersebut karena  lebih  berkonsentrasi pada pemilu 2009.  

Siapa orangnya? Ini  hak prerogatif   Presiden untuk  menentukannya.  Bisa  saja yang dipilih seorang akademisi atau ahli  ekonomi  yang memiliki reputasi baik. Yang pasti, selain  memiliki kredibilitas, baik dari segi keilmuan maupun pengalaman, figur   tersebut  juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena akan bertugas mengkoordinasi  menteri-menteri  ekonomi di kabinet.  

Kenapa Mobil Matic Sering “Terjun Bebas”?

Tempat parkir  gedung bertingkat di Jakarta kembali makan korban. Senin (18/2),  sebuah mobil Toyota Altis B 2371 CB terjun  dari   basement1 ke basement 2.   Ini kasus keempat  dalam sembilan bulan terakhir.

Peristiwa pertama  terjadi di ITC  Permata Hijau, 17 Mei 2007. Saat   itu  korbannya adalah Honda Jazz  yang jatuh dari   lantai 6 dan menewaskan  tiga penumpangnya. Gedung tersebut kembali memakan korban pada  6 Desember 2007. Kali ini Honda Accord nyaris jatuh dari lantai 5.

Kasus serupa  terjadi  pula di Gedung Menara  Jamsostek pada 22 Januari lalu. Mobil yang jadi korban adalah Honda Accord. Mobil nahas tersebut  jatuh dari lantai  delapan, dan menewaskan   pengemudinya.

Dari empat kasus tersebut,  terlihat  ada  tiga tipe mobil. Yakni, Toyota Altis,  Honda Jazz,  dan Honda Accord.    Semuanya mobil matic.

Pertanyaannya,  kenapa  mobil matic  sering “terjun bebas”? Faktor human error, atau masalah teknis  kendaraan?

Ada yang tahu jawabannya?